Tapanuli Selatan — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada tahap pertama, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap kepada masyarakat korban bencana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyerahan kunci hunian tetap tersebut dilakukan dalam kegiatan Penyerahan Kunci Tahap Pertama 120 Unit Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (27/3). Program pembangunan hunian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, dengan Kementerian PKP berperan dalam pembangunan hunian tetap komunal bagi masyarakat.
Tapanuli Utara — Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Bencana Nasional Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pembangunan tanpa mengabaikan kualitas bangunan, mengingat masyarakat terdampak telah lama menunggu kepastian tempat tinggal yang layak dan aman. Pembangunan hunian tetap ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Humbang Hasundutan — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 sebanyak 19 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Peninjauan langsung dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Lintongnihuta untuk memastikan proses penetapan penerima bantuan berjalan tepat sasaran serta melihat kondisi rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan.
Samosir — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi serta Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.
