Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur di Menara Mandiri, Jakarta. Jumat (17/4/2026). Pembahasan berfokus pada penguatan skema pembiayaan perumahan serta alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai telah menunjukkan progres positif dalam mendorong sektor pembiayaan perumahan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan terobosan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Jakarta — Pemerintah menegaskan status tanah sebagai aset negara di tiga lokasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai rapat bersama Danantara Indonesia, BP BUMN, Kementerian ATR/BPN, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026). Menteri Maruarar mengatakan, hasil pertemuan tersebut semakin menguatkan keyakinan pemerintah bahwa tiga lokasi tersebut merupakan aset negara. Hal itu didasarkan pada data yang disampaikan Kementerian ATR/BPN, yang sekaligus memperkuat rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membahas potensi pemanfaatan lahan aset negara guna pembangunan rumah susun (rusun) dan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kamis (16/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah aset negara, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat. "Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu," ujar Menteri Ara.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap, mulai dari sumber daya manusia hingga tim teknis yang akan turun ke lapangan.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peluncuran program perumahan masif di wilayah Papua usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para pimpinan provinsi dan kabupaten di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Menteri PKP menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.“Kami merencanakan peluncuran pada 27 April di Sorong dan diikuti serentak di enam provinsi di Papua. Program ini masif dan langsung bisa dijalankan,” ujar Menteri PKP.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Pertemuan tersebut menjadi langkah konsultatif untuk memperkuat penataan organisasi, tata kelola personalia, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian PKP. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP didampingi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, serta sejumlah Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian PKP. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia di Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
