Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang kepada Negara untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ruang Sumatera Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026). Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh perwakilan PT Lippo Cikarang, yakni Agus Aris Munandar, Marshal Martinus, Ketut Budi Wijaya, dan Rusbianto Wijaya, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani.
Jakarta Pusat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026), sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut. Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Dalam Rapat Komite Tapera yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait selaku Ketua Komite Tapera di Aula Jusuf Anwar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026), disepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya beserta jajaran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beserta jajaran, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran, serta pejabat tinggi Kementerian PKP.
Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak memengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Didyk saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Business Forum TV One, Rabu (24/6/2026). Forum ini membahas dampak kenaikan BI Rate terhadap kredit pemilikan rumah (KPR), termasuk KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
