Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting di sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya Undang-Undang Perumahan. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah penting untuk menyelaraskan penyusunan regulasi perumahan dengan kebutuhan masyarakat serta arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta (9/12/2025). Pertemuan ini membahas penguatan UMKM dalam ekosistem sektor perumahan, termasuk penguatan rantai pasok bahan bangunan, jasa konstruksi, dan industri pendukung pembangunan hunian di seluruh Indonesia. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan perumahan rakyat. Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP terus membuka ruang bagi UMKM untuk berperan lebih besar dalam penyediaan hunian.
Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menghadiri diskusi dalam rangkaian acara BIG Conference 2025 yang digelar untuk memperingati 40 tahun Majalah Bisnis Indonesia, bertempat di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta pada Senin (8/12/2025) Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan peran media dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan kebijakan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto sangat penting. Saat ini tantangan di sektor industri media memang tidak mudah namun dirinya yakin media di Indonesia saat ini bisa tetap tangguh dan bisa terus berkembang. "Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan publikasi Program 3 Juta Rumah. Dukungan dan peran media dalam sosialisasi program dan kebijakan perumahan bagi masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Group BIG Conference 2025 dengan tema "Menggapai Asa Program 3 Juta Rumah" di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Sumatera Utara, Sabtu (6 Desember 2025) — Bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara sejak di penghujung November 2025 telah memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara langsung melaksanakan peninjauan lapangan serta pendataan awal di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan paling signifikan. Pelaksanaan peninjauan dilakukan pada tanggal 3–5 Desember 2025, dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan, serta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.
Sumatera Barat — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat dalam upaya penanganan bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PKP menugaskan secara langsung beberapa jajaran eselon 1 melakukan peninjauan lapangan untuk memetakan kebutuhan darurat, kerusakan hunian, infrastruktur permukiman, serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan relokasi bagi warga terdampak. Peninjauan di Sumatera Barat dilakukan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, dan Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan paling berat pada tanggal 3-5 Desember 2025. Selain melihat kondisi hunian dan fasilitas lingkungan yang rusak, tim teknis juga melakukan asesmen jumlah data warga terdampak, ketersediaan lahan relokasi, akses logistik, dan daerah yang tidak lagi memungkinkan untuk dihuni, Sabtu (6/12/2025).
