Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan untuk pertama kalinya, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2026 program renovasi rumah rakyat melalui BSPS akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menteri PKP menegaskan bahwa langkah besar ini merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjangkau seluruh penjuru negeri tanpa ada yang tertinggal.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau progres renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (03/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan rumah warga berlangsung cepat dan melibatkan gotong royong pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam peninjauannya, Menteri Ara mengecek renovasi rumah milik Rukmini (82) dan M. Sapri (85), serta rumah Tatang Sukarta (72). "Kita mulai merenovasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Menteng melalui program Gotong royong merenovasi rumah untuk rakyat, terima kasih Partisipasinya Ibu Kepala BPS, Bu Dirjen Perumahan Perkotaan, Komisioner Tapera, Staf Khusus Menteri PKP Bidang Internal dan Penjadwalan, Camat Menteng, Lurah Menteng,"ujarnya.
Aceh - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. Sejak Selasa (2/12/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah pihak, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Menteri Ara menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat, agar pemulihan kondisi masyarakat bisa berlangsung secepat mungkin.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat. Menteri Ara menekankan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem.
Bukittinggi — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menghadiri peluncuran Sistem Informasi Rumah Bukittinggi (SIRUBI), sebuah platform digital berbasis data real-time yang dirancang untuk melakukan pendataan kondisi rumah warga secara akurat, transparan, dan terintegrasi. Acara berlangsung di Bukittinggi pada Rabu (27/11/2025). Dalam sambutannya, Wamen Fahri mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bukittinggi yang terus mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor perumahan.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan ke depan harus sepenuhnya berbasis data dan riset ilmiah. Ia menyoroti berbagai masalah strategis, terutama pemerataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit di tahun 2026. “Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegas Menteri Ara. Ia juga menyampaikan bahwa data kemiskinan dari BPS, terutama di Jawa Barat, Papua, dan NTT, harus menjadi dasar alokasi bantuan.
