Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Tata Cara Pengisian Quick Status (QS) melalui aplikasi GoPKP secara hybrid pada Jumat (10/7/2026) di Bandung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata cara pengisian data QS sebagai instrumen pemantauan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kegiatan diawali dengan arahan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Anggoro Putro, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi, Wijasena Hendra Kurniawan, serta dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman, Deny Dwi Susanto.

Pembekalan diikuti oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP).

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengisian data Quick Status (QS) pada aplikasi GoPKP. QS merupakan indikator progres pelaksanaan Program BSPS yang ditampilkan melalui fitur Monitoring pada aplikasi GoPKP dan digunakan sejak tahap persiapan hingga penyelesaian kegiatan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program secara real time.

Melalui aplikasi GoPKP, Balai P3KP dan unit organisasi teknis terkait melakukan penginputan data serta dokumen sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Data yang diinput kemudian diolah secara otomatis sehingga menghasilkan informasi progres yang akurat, transparan, dan terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan.

Pemanfaatan GoPKP diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelaksanaan Program BSPS melalui sistem pelaporan digital yang efektif, akuntabel, dan berbasis data. Dengan tersedianya informasi progres yang diperbarui secara cepat dan tepat, pelaksanaan program dapat dipantau secara optimal guna mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.