Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan rapat koordinasi secara daring bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut dilakukan untuk meninjau progres pelaksanaan program perumahan di daerah sekaligus memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP bersama para gubernur membahas perkembangan Program Bedah Rumah, rumah subsidi melalui skema FLPP, Kredit Program Perumahan (KPP), pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang daerahnya terdampak bencana.
Maruarar mengatakan evaluasi bersama pemerintah daerah dan jajaran Balai Kementerian PKP dilakukan untuk memastikan seluruh program, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, dapat berjalan sesuai target.
“Kita evaluasi bersama para gubernur dan para kepala Balai untuk memperkuat koordinasi. Semua program, baik APBN maupun non-APBN, kita dorong,” ujar Maruarar.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah Program Bedah Rumah. Alokasi program di empat provinsi tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di Sumatera Utara, alokasi meningkat dari 1.982 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026. Sulawesi Selatan dari 3.077 unit menjadi 17.923 unit, Nusa Tenggara Timur dari 436 unit menjadi 14.158 unit, dan Lampung dari 2.390 unit menjadi 13.276 unit.
Dari sisi progres, Sumatera Utara telah menyelesaikan 101 unit Bedah Rumah, sementara di Nusa Tenggara Timur sebanyak 198 unit telah selesai. Di Lampung, 222 unit telah selesai dikerjakan. Adapun di Nusa Tenggara Timur, alokasi Bedah Rumah juga mendapatkan tambahan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana sehingga totalnya mencapai 15.376 unit.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, kebutuhan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) menjadi salah satu hal yang turut dibahas. Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur menyampaikan kebutuhan tambahan TPM, khususnya di sejumlah wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun wilayah terdampak bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap membantu proses perekrutan TPM, sementara Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan pelibatan perguruan tinggi untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia tersebut.
Selain Bedah Rumah, berbagai program penyediaan hunian juga terus berjalan. Di Sumatera Utara, pembangunan satu rumah susun untuk MBR dengan kapasitas 44 unit telah memasuki tahap penunjukan pemenang lelang dan ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini untuk diselesaikan pada 2027. Di Sulawesi Selatan, pembangunan rumah susun Kejaksaan Tinggi sebanyak 44 unit juga dilaksanakan tahun ini.
Penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun lingkungan hunian yang lebih layak. Di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, penanganan kawasan kumuh telah memasuki tahap kontrak dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Sementara di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, program penanganan kawasan kumuh sedang dalam proses pengadaan dengan target penyelesaian pada akhir tahun. Di Lampung Barat, penanganan kawasan kumuh seluas 28,31 hektare telah memasuki tahap pengerjaan fisik.
Program rumah subsidi turut menjadi bagian dari evaluasi. Realisasi di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 12 ribu unit dan menjadi salah satu daerah dengan penyaluran rumah subsidi terbesar secara nasional selama dua tahun berturut-turut. Di Lampung, realisasi mencapai 3.593 unit, sedangkan NTT sebanyak 536 unit dan Sumatera Utara 5.752 unit. Maruarar meminta pemerintah daerah terus membantu percepatan penyediaan rumah subsidi, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama pengembang dan perbankan.
Dukungan pembiayaan juga terus diperluas melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga saat ini, realisasi KPP di Sumatera Utara mencapai Rp635 miliar kepada 2.198 debitur, Sulawesi Selatan sekitar Rp1,1 triliun kepada 3.300 debitur, Lampung Rp445 miliar kepada 2.041 debitur, dan NTT sebesar Rp224miliar kepada 535 debitur.
Maruarar menegaskan, Kementerian PKP akan terus melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah dan jajaran Balai untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program perumahan. Melalui penguatan koordinasi tersebut, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak sekaligus memastikan program perumahan dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat. (*)
