Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendorong pelaksanaan 2 program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia. "Ada dua program utama Kementerian PKP tahun 2026 mendatang yakni Program BSPS dan rumah subsidi. Ke dua program tersebut sudah saya sampaikan dalam Rapat Kabinet," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda  Penetapan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong pembangunan Program 3 Juta Rumah tahun 2026 mendatang. "Kami mengajukan usulan agar Pagu Anggaran pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PKP sebesar Rp 49,854 Triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait bersama seluruh jajaran pimpinan Eselon I Kementerian PKP hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). "Realisasi anggaran Kementerian PKP mengalami kenaikan signifikan dari Triwulan I sebesar Rp 113,609 Miliar (3,30%) menjadi Rp 970,456 Miliar pada Triwulan II (28,16%)," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah (Rabu, 9 Juli 2025), menerima kunjungan rombongan pimpinan dan peneliti dari organisasi internasional OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), yaitu organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang bermarkas di Paris. Kunjungan ini bertujuan untuk mempersiapkan serangkaian kegiatan di Indonesia dalam rangka penelitian dan pendalaman isu-isu perumahan, permukiman, serta pembangunan perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional untuk menyusun kebijakan publik yang terintegrasi dan solid, khususnya dalam menghadapi tantangan perumahan dan pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia. "Kunjungan OECD ini menjadi langkah awal penting untuk mengidentifikasi tantangan nyata dalam kebijakan perumahan nasional, serta memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan tata kelola perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wamen Fahri dalam pertemuan dengan delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan wujud nyata keberpihakan dan dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Guna mensukseskan Program tersebut, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/ Lembaga serta perbankan untuk menyusun Peraturan Menteri PKP agar sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mekanisme dan target penyaluran KUR Perumahan bisa tepat sasaran dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia.