Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, negara dalam hal ini pemerintah harus mempunyai otoritas atas lahan untuk sektor perumahan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi suplai hunian layak huni bagi rakyat terutama di daerah perkotaan. Hal ini ditegaskan Wamen Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam Simposium Nasional dan Diskusi Ilmiah Sumitronomics di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Wamen Fahri menegaskan bahwa regulasi pertanahan seharusnya berada di bawah otoritas yang terkait sektor perumahan atau lembaga perumahan, bukan semata menjadi domain ekonomi dan bisnis semata.
awa Barat - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merespon adanya pro kontra tentang draft Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait batasan luas lahan dan luas lantai rumah umum tapak. Menurutnya hal itu adalah yang biasa dan dirinya merasa yakin tujuan dari penyusunan peraturan tersebut sangat baik supaya semakin banyak masyarakat yang bisa menerima manfaat dan tidak merugikan konsumen karena ada pilihan desain rumah bersubsidi yang sesuai kebutuhan konsumen. "Sekarang kan masih tahapan daripada masukan-masukan. Pro kontra itu biasa. Tujuannya kan baik," ujar Menteri PKP. Maruarar Sirait saat melakukan pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Asosiasi Pengembang di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).
Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk renovasi satu juta rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Program ini akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Bank BJB untuk meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jawa Barat. Menteri PKP menekankan adanya kenaikan kuota FLPP nasional sebanyak 350.000 pada tahun ini dimanfaatkan sebagai kesempatan emas bagi bank penyalur KPR Sejahtera FLPP termasuk Bank BJB untuk menaikkan target jika sebelumnya hanya 5 persen menjadi 10 persen dari total penyaluran FLPP di Jawa Barat tahun lalu guna membantu masyarakat memiliki rumah subsidi pertama yang berkualitas dengan KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor. "Kalau target nasional FLPP 350.000 unit di Jawa Barat penyaluran mencapai 30 persen maka ada pasar sekitar 105.000 rumah subsidi.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait melakukan terobosan dan inovasi pembiayaan perumahan dengan melaksanakan Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan bagi masyarakat di di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025). Adanya Pembiayaan Mikro Perumahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari jeratan kredit dari para rentenir seperti "Bank Emok" sekaligus mempermudah akses pembiayaan aman dan terjangkau bagi masyarakat. "Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PKP, Rabu (28/5/2025). Menteri PKP berharap kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan baik, serta menjaga integritas dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tindak korupsi sehingga mampu meningkatkan kinerja dengan baik. “Saya berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk kuasai aturan, kuasai lapangan dan eksekusi dengan baik dan usulkan orang-orang harus adil dan benar karena kita tahun ini memiliki anggaran yang besar dan target pembangunan yang besar. Siapkan orang yang jujur dan siap pakai serta jangan yang lambat. Kuasai lapangan dengan baik,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
