Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk perumahan. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah dan Wakil Menteri (Wamen) Kemenkop Ferry Juliantono saat Festival Pamer Kampung di D.I Yogyakarta.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mendorong Pemerintah Kota Palembang bersama para akademisi untuk segera menyiapkan desain besar penataan kawasan kota. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja bersama delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Jumat (11/7/2025) di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wamen Fahri menekankan bahwa Palembang memiliki potensi besar untuk menjadi model kota percontohan nasional dalam penataan kawasan perkotaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa kerja sama antara Indonesia dan OECD menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat tata ruang kota Palembang dengan pendekatan berbasis data, praktik terbaik global, dan dukungan teknis dari para ahli internasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan lapangan guna meninjau kesiapan lokasi pembangunan rumah susun (Rusun) Universitas Padjadjaran. Adanya pembangunan Rusun di kawasan perkotaan yang padat penduduk dan perumahan dinilai menjadi solusi tepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah. "Hari ini saya bersama Rektor Unpad meninjau lokasi pembangunan Rusun untuk dosen, mahasiswa dan karyawan serta masyarakat di sekitar kampus Unpad. Kami menilai pembangunan Rusun merupakan solusi tepat untuk penyediaan hunian bagi masyarakat di kawasan perkotaan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kampus Unpad, Kota Bandung, Jum'at (11/7/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan kepada Komisi V DPR RI tambahan anggaran sebesar Rp 48,02 triliun sehingga anggaran untuk tahun 2026 menjadi Rp 49,85 triliun. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di ruang Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jumat (11/7/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendorong pelaksanaan 2 program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia. "Ada dua program utama Kementerian PKP tahun 2026 mendatang yakni Program BSPS dan rumah subsidi. Ke dua program tersebut sudah saya sampaikan dalam Rapat Kabinet," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Penetapan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong pembangunan Program 3 Juta Rumah tahun 2026 mendatang. "Kami mengajukan usulan agar Pagu Anggaran pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PKP sebesar Rp 49,854 Triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
