Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 4.000 rumah bersubsidi bagi para pegawai dan ASN di empat lembaga pemerintah. Tercatat empat instansi pemerintah yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN masing-masing mendapat alokasi rumah bersubsidi dengan KPR sebanyak 1.000 unit sehingga diharapkan mampu meningkatkan semangat serta kinerja sekaligus kesejahteraan para pegawai pemerintah dan keluarganya. "Hari ini kita lakukan penandatangan MoU antara Kementerian PKP dengan BPS serta empat lembaga yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. Kami menyediakan kuota rumah subsidi untuk 4.000 pegawai di empat lembaga pemerintah tersebut," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Lippo Group telah memulai pembayaran permintaan pengembalian dana tahap pertama dari 13 orang konsumen yang melakukan pembelian Apartemen Meikarta senilai Rp 3,5 Milyar. Menurut Menteri PKP, Lippo Group telah menepati janjinya untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh masyarakat yang membeli apartemen Meikarta. Proses pengembalian dana tersebut bahkan lebih cepat dari perjanjian sebelumnya saat proses mediasi pertama. "Sudah ada 13 orang konsumen Meikarta yang telah dilakukan pengembalian dana dengan total anggaran Rp 3,5 Milyar," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan mediasi antara CEO Lippo Group James Riady dengan Konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bank swasta terbesar di Indonesia yakni Bank Central Asia (BCA) untuk ikut menyalurkan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Dengan masuknya BCA sebagai bagian dari bank penyalur KPR FLPP diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah subsidi dengan harga terjangkau dan mendorong capaian Program 3 Juta Rumah di Indonesia. "Besok kami akan matangkan kerjasama BCA dengan BP Tapera dalam penyaluran KPR FLPP untuk MBR. Rencananya penandatangan MoU antara BCA dengan BP Tapera sebagai bagian dari penyalur untuk rumah subsidi akan dilaksanakan besok siang di Jakarta," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela pertemuan dengan Komisaris Utama BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Komisaris Utama Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Menteri PKP menyatakan siap mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi bagi pegawai dan mitra pengemudi Blue Bird. "Saya bertemu dengan Komisaris Utama Blue Bird Bapak Bayu Priawan Djokosoetono didampingi Komisioner BP Tapera guna membahas alokasi rumah untuk karyawan dan pengemudi Blue Bird sebanyak 5.000 rumah subsidi FLPP,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah. "Capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan adanya revisi Undang-undang Perumahan untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. "Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (19/5/2025). Menurutnya UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.
