Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait bersama seluruh jajaran pimpinan Eselon I Kementerian PKP hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). "Realisasi anggaran Kementerian PKP mengalami kenaikan signifikan dari Triwulan I sebesar Rp 113,609 Miliar (3,30%) menjadi Rp 970,456 Miliar pada Triwulan II (28,16%)," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah (Rabu, 9 Juli 2025), menerima kunjungan rombongan pimpinan dan peneliti dari organisasi internasional OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), yaitu organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang bermarkas di Paris. Kunjungan ini bertujuan untuk mempersiapkan serangkaian kegiatan di Indonesia dalam rangka penelitian dan pendalaman isu-isu perumahan, permukiman, serta pembangunan perkotaan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional untuk menyusun kebijakan publik yang terintegrasi dan solid, khususnya dalam menghadapi tantangan perumahan dan pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia. "Kunjungan OECD ini menjadi langkah awal penting untuk mengidentifikasi tantangan nyata dalam kebijakan perumahan nasional, serta memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan tata kelola perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wamen Fahri dalam pertemuan dengan delegasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan wujud nyata keberpihakan dan dukungan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Guna mensukseskan Program tersebut, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/ Lembaga serta perbankan untuk menyusun Peraturan Menteri PKP agar sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mekanisme dan target penyaluran KUR Perumahan bisa tepat sasaran dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk menjadi pionir nasional dalam program penataan kawasan dan renovasi rumah tidak layak huni. Hal ini disampaikan Wamen Fahri dalam rapat koordinasi nasional dengan Sekda KSB Hairul untuk membahas realisasi program perumahan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat. “Saya ingin KSB menjadi contoh nasional. Kalau perlu jadi percontohan bagaimana sebuah kawasan bisa tertata dengan baik, bersih, terintegrasi, dan menjadi wajah baru bagi pembangunan perumahan rakyat di Indonesia,” ujar Wamen Fahri Hamzah di KSB, Senin (7/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Perum Perumnas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk hunian. Untuk itu, Perum Perumnas diharapkan memiliki perencanaan yang matang dengan melakukan dialog dengan calon konsumen untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan hunian, desain, serta harga jual sehingga hasil bangunannya menarik dan tidak kalah dengan yang dibangun perusahaan swasta.
