Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan kunci Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya kepada warga relokasi dari kolong Tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Menteri Ara mengapresiasi semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran proses pemindahan/relokasi warga penghuni kolong jembatan dan kolong tol ke Rusun untuk mendapatkan hunian yang layak. "Kami terus berkoordinasi, dibantu Bapak Mendagri yang luar biasa menggerakkan Pemerintah Daerah, juga dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Wamensos yang luar biasa telah menyiapkan pelatihan bagi warga yang direlokasi. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Pak Menko AHY yang memberikan arahan yang jelas kepada kami," kata Menteri Ara.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Jumat malam (29/11/2024). Dalam tinjauan tersebut Menteri Ara langsung mendengarkan aspirasi warga penghuni kolong jembatan, salah satunya di lokasi kolong Jembatan Tomang. "Khusus untuk relokasi warga kolong Jembatan Tomang akan ditunda dulu menunggu kesiapan warga," kata Menteri Ara usai menemui dan berdiskusi dengan puluhan warga kolong Jembatan Tomang.

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada. Salah satu hal penting dalam pemenuhan program perumahan adalah masalah tanah.

Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. "Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan minat investor asing dari negara - negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar. "Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).