Lombok Tengah - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam tinjauan tersebut Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).
Nusa Tenggara Barat - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.
Sumbawa - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta dukungan para Kepala Desa untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.
Sumbawa - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong adanya regulasi khusus tentang pengelolaan sampah di setiap perumahan termasuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah saat meninjau Perumahan Bersubsidi Alam Kerato Asri di Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (16/11/2024).
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Program Tiga Juta Rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh MenPANRB dan rencana anggaran 2025 bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
