Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh menggelar pertemuan dengan para asosiasi pengembang perumahan di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang telah ditandatangani pada 19 Juni 2026. SKB tersebut mengatur pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, termasuk memastikan masyarakat tetap memperoleh fasilitas tersebut meskipun KTP berasal dari daerah lain.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertipikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/07/2026). Menteri PKP juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," imbuhnya.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (10/07/2026). Pertemuan membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk penguatan kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi pengembang dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Satgas Anti Mafia Tanah guna mempercepat penyediaan lahan negara yang memiliki kepastian hukum untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono serta Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Pol. Hendra Gunawan di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (10/07/2026)
