Sumbawa — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah kembali mengunjungi Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kamis (14/05/2026) — kunjungan keduanya sejak kebakaran menghanguskan Desa Kalimango pada 21 Maret lalu. Bencana itu melahap 30 unit rumah dan berdampak pada 21 kepala keluarga lain. Fahri melaporkan progres Hunian Sementara (Huntara): dari 30 unit yang direncanakan, satu sudah selesai dan ditempati, dua lagi siap dalam tiga hari ke depan, dan seluruhnya ditargetkan rampung dalam dua bulan.
Mataram — Di depan ratusan konsultan NTB, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan sesuatu yang tidak biasa terdengar di forum semacam ini. Fahri membuka Musyawarah Provinsi XI INKINDO NTB di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, Kamis (14/05/2026), dengan satu pertanyaan — seberapa jauh konsultan Indonesia punya tradisi keilmuan, bukan sekadar tradisi proyek?
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN), Alex Sofjan Noor, di Kantor Bank Syariah Nasional, Menara I BTN Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan subsidi, pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, hingga percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait review regulasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026). Tim Kementerian PKP dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Staf Khusus Kementerian PKP Novelin Silalahi, serta jajaran eselon II Kementerian PKP.
