Pontianak — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat. Dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Ara mengumumkan peningkatan signifikan pada kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi tahun ini. “Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, dan tahun ini (2026) meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah,” ujar Menteri Ara di Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Singkawang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna memperluas akses perumahan rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu disampaikan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, SMF, dan PNM, yang digelar di Kota Singkawang, Senin (3/3/2026). Dalam sambutannya, Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkomitmen mempercepat realisasi program rumah subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM, termasuk kelompok perempuan Mekar binaan PNM.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, didampingi Ibu Menteri PKP Shinta Maruarar Sirait, menghadiri pembukaan Kriya Nusantara Expo 2026, kolaborasi Epic Market dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PKP, yang digelar di The Telkom Hub, Senin (2/3/2026). Mengusung tema “Satu Atap Sejuta Manfaat: Rumah Subsidi untuk UMKM Berdikari”, kegiatan ini menjadi wadah promosi produk UMKM sekaligus sarana sosialisasi berbagai program perumahan pemerintah, khususnya bagi pelaku UMKM, termasuk UMKM perempuan.
Kubu Raya - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan penanganan sarana dan prasarana permukiman kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat, Senin (2/3/2026). Berdasarkan hasil pendataan, kawasan kumuh di Desa Parit Baru memiliki luas 19,92 hektare dengan skor kumuh 38 (kategori sedang), serta dihuni oleh 3.492 jiwa. Kondisi tersebut menjadi dasar penetapan intervensi penanganan secara terukur dan terintegrasi. Kegiatan penanganan kawasan ini dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 7,33 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman.
Majalengka — Jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bupati Majalengka, perwakilan perbankan, serta pengembang perumahan subsidi meninjau langsung sentra produksi genteng di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Sabtu (28/2/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk, mendengar langsung kendala para pengrajin, serta menyerap kebutuhan pasar dan pengembang perumahan dalam rangka program gentengisasi. Sentra genteng Jatiwangi telah beroperasi sejak tahun 1957 dan dikenal sebagai salah satu pusat produksi genteng terbesar yang mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun, sejak pandemi Covid-19, jumlah pengrajin mengalami penurunan. Saat ini tercatat sekitar 217 pengrajin genteng, dengan sekitar 200 di antaranya masih aktif berproduksi.
Jakarta — Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran BSPS yang berbasis keadilan, Jumat (27/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai belum berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh kerap tidak bertahan lama karena hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
