Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan akademisi di Kota Bandung untuk ikut mensosialisasikan pentingnya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Salah satunya adalah program pembiayaan perumahan yakni KPR FLPP yang bisa diakses masyarakat untuk bisa memiliki rumah subsidi. “Kami juga akan bekerjasama dengan kampus-kampus untuk sosialisasi terkait pentingnya program perumahan,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait usai melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D. di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat. Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian yang layak dan berkualitas. "Hari ini saya berdiskusi dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bapak Sabam Rajagukguk, Bupati Samosir Bapak Vandiko Timotius, Bupati Taput Bapak Jonios Taripar, Bupati Toba Bapak Effendi Sintong, Bupati Pakpak Barat Bapak Franc Bernhard dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Ibu Junita Rebeka Marbun. Kami membahas berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan bagi masyarakat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.. beserta jajaran di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Menteri PKP juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. "Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR FLPP untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. Dalam langkah strategis terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penilaian objektif terhadap kinerja kementeriannya, khususnya dalam target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah oleh seluruh entitas pemerintahan baik pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya prinsip keadilan serta pemetaan dalam alokasi penataan kawasan kumuh serta pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Komitmen tersebut disampaikannya dalam rapat internal Kementerian PKP, Senin (29/7/2025),l sebagai upaya menjaga pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. "Kita harus adil, menjaga Indonesia bersama. Tidak boleh menggunakan aturan yang berpihak. Harus ada aspek keadilan dalam penganggaran, terutama dalam alokasi program di setiap daerah," ujar Menteri Ara.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses dalam rangka peninjauan langsung perkembangan infrastruktur dan transportasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, dan didampingi oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa & PDT, Kementerian Transmigrasi, PT Angkasa Pura, PT Pelni, Pelindo, Basarnas, BMKG, dan AirNav Indonesia.
