Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. Dalam langkah strategis terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penilaian objektif terhadap kinerja kementeriannya, khususnya dalam target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah oleh seluruh entitas pemerintahan baik pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya prinsip keadilan serta pemetaan dalam alokasi penataan kawasan kumuh serta pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Komitmen tersebut disampaikannya dalam rapat internal Kementerian PKP, Senin (29/7/2025),l sebagai upaya menjaga pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. "Kita harus adil, menjaga Indonesia bersama. Tidak boleh menggunakan aturan yang berpihak. Harus ada aspek keadilan dalam penganggaran, terutama dalam alokasi program di setiap daerah," ujar Menteri Ara.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses dalam rangka peninjauan langsung perkembangan infrastruktur dan transportasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, dan didampingi oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa & PDT, Kementerian Transmigrasi, PT Angkasa Pura, PT Pelni, Pelindo, Basarnas, BMKG, dan AirNav Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta Senin (28/7/2025). Pertemuan ini membahas penyelarasan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung percepatan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar didampingi para ketua umum asosiasi pengembang perumahan. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri perbankan, dan pelaku usaha perumahan agar ekosistem pembiayaan perumahan rakyat berjalan optimal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat, khususnya di sektor perumahan. "Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak," ujar Menteri Ara usai menghadiri rapat koordinasi bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kejadian banjir yang terjadi di kawasan perumahan The Arthera Hill 2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi laporan yang masuk melalui kanal aduan resmi, tim Kementerian PKP langsung melakukan pengecekan lapangan dan menemukan adanya indikasi banjir yang disebabkan oleh kondisi geografis perumahan yang berada di pinggir sungai serta adanya kerusakan pada tanggul penahan air. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian PKP memanggil pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo, untuk hadir dan memberikan penjelasan terkait perizinan, dokumen lingkungan, serta kajian dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek perumahan tersebut.
