Kementerian PKP menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak, khususnya terkait penyerahan PSU, kelembagaan pengelola, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembiayaan.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menerima konsultasi dari perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terkait persyaratan perizinan perumahan, khususnya penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Siteplan.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menghadiri kegiatan permintaan keterangan lanjutan yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait laporan pengaduan yang disampaikan oleh Esa & Co Law Firm terhadap sejumlah lokasi apartemen, yaitu Apartemen Aston Urbana/The Habitat at Karawaci, Apartemen Amazana Serpong Residence, Apartemen Serpong Garden, dan Apartemen Permata Hijau Suites.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memperkuat pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2026, mendorong peningkatan kualitas dokumen RP3KP pemerintah daerah, serta mempersiapkan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman Tahun Anggaran 2027.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman menekankan penguatan kinerja dan perilaku ASN, penerapan nilai BerAKHLAK, serta percepatan pelaksanaan kegiatan melalui penguatan koordinasi dan penyelesaian berbagai kendala menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.

Kongres Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan menjadi langkah awal pembentukan ASTAKA-PERA sebagai wadah pengembangan kompetensi dan profesionalisme, dengan Ir. Fitrah Nur, M.Si. terpilih sebagai Ketua Umum.