DJKP meningkatkan kapasitas pengelola media sosial dan kehumasan melalui kegiatan strategi pengelolaan media sosial dan penulisan rilis guna menghadirkan komunikasi publik yang lebih efektif dan berdampak.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan FGD di Jawa Barat untuk menyinergikan dan mengevaluasi implementasi Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Monitoring dan evaluasi Program Legislasi Kementerian PKP Tahun 2026 dilaksanakan di Surabaya untuk memastikan kesiapan penyusunan berbagai regulasi di lingkungan DJKP. Kegiatan ini menekankan pentingnya kualitas substansi, sinkronisasi kebijakan, serta kepatuhan terhadap tahapan perancangan produk hukum.

Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I DJKP menjadi momentum untuk melihat progres pelaksanaan program sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi lintas unit kerja dalam mencapai target kinerja tahun 2026.

Forum PPPSRS Korwil Jawa Barat menyelenggarakan Seminar Nasional dan Sosialisasi Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 pada 8 April 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan serta mendorong tata kelola rumah susun milik yang lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Rancangan Pergub DKI Jakarta sebagai pengganti Pergub Nomor 132 Tahun 2018 dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025. Rapat ini juga menjadi forum untuk mengantisipasi potensi multitafsir dalam implementasi aturan pengelolaan rumah susun milik.