Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menghadiri rapat pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai langkah percepatan kerja sama akreditasi dan sertifikasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, dengan target penandatanganan MoU pada awal Maret 2026.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PKP Nomor 4 Tahun 2025 di Bellagio Mall guna meningkatkan pemahaman pengelolaan dan kepengurusan PPPSRS, khususnya pada rumah susun milik dengan fungsi campuran (mixed-use).

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan Serah Terima Jabatan Pejabat Manajerial sebagai upaya menjaga kesinambungan kinerja dan memperkuat tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perumahan, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan Kick-off Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan pada Kamis (22/02/2026).