Kementerian PKP melaksanakan kegiatan pemantauan kepatuhan pelaku usaha yang terdaftar dalam Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG) pada 6–7 April 2026 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan memastikan kepatuhan pengembang serta memperkuat koordinasi perizinan berusaha sektor perumahan.

Kementerian PKP menggelar knowledge sharing bersama Colliers Indonesia untuk membahas praktik pengelolaan rumah susun milik dan perumahan tapak. Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran perspektif sekaligus masukan dalam penyusunan regulasi ke depan.

Koordinasi dan diskusi teknis terkait praktik perizinan sektor perumahan di Jawa Barat digelar bersama Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengumpulan masukan untuk penyusunan SE Dirjen KP sebagai turunan Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025.

Pada 13 Maret 2026 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Pejabat Manajerial di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan diskusi Beranda PKP guna meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan rumah susun dan P3SRS sesuai Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menghadiri rapat pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai langkah percepatan kerja sama akreditasi dan sertifikasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, dengan target penandatanganan MoU pada awal Maret 2026.