Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat, 19 Desember 2025 di Kampus UNPAR. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan perumahan nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Melalui MoU, kedua pihak berkomitmen menjalin kerja sama berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan perumahan perdesaan, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam agenda strategis, mulai dari penanganan pascabencana hingga pembangunan rumah tapak. Konsultasi publik turut membahas tantangan penyediaan perumahan bagi generasi muda dan MBR, termasuk isu keterjangkauan pembiayaan, harga hunian, status lahan, serta program rumah susun. Sinergi ini diharapkan melahirkan inovasi dan kebijakan inklusif demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan para pemuka agama Aceh, Waled NU dan Abu Mudi, sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam pemulihan pascabencana. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam membantu masyarakat terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perumahan Perdesaan memohon doa dan dukungan para ulama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berjalan lancar, tepat sasaran, serta membawa keberkahan. Sinergi antara pemerintah dan tokoh agama diharapkan menjadi penguat moral sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk bangkit dan menata kembali kehidupan yang lebih baik.

Rapat Koordinasi Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Aceh menjadi langkah awal menyatukan komitmen lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bangkit bersama. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan rumah rakyat, penyiapan lahan yang aman dan clean and clear, serta perencanaan terintegrasi berbasis data dan mitigasi risiko bencana. Lebih dari sekadar membangun kembali infrastruktur, upaya ini bertujuan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Aceh agar dapat kembali tinggal dengan aman, layak, dan bermartabat. Dengan kolaborasi yang kuat dan langkah terukur, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan menjadi fondasi menuju Aceh yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan melakukan koordinasi intensif dan peninjauan lapangan di Aceh pada 3–5 Desember 2025 untuk memastikan percepatan penanganan darurat pascabencana. Bersama Pemerintah Provinsi Aceh, rombongan meninjau wilayah terdampak, memetakan akses terputus, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah berharap pembangunan rumah relokasi dapat dimulai awal 2026 di lokasi dekat pusat aktivitas warga. Tim Ditjen bersama Balai P3KP Sumatera I meninjau calon lokasi relokasi di Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen, meski akses sulit akibat cuaca. Kementerian PKP menekankan pentingnya komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pelayanan cepat sebagai prioritas. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.