Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen mempermudah masyarakat memiliki rumah melalui penguatan kebijakan nasional. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, Kementerian Hukum, pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan NTB, serta asosiasi pengembang, dibahas alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perkembangan RUU Perumahan, dan kebijakan Rumah Susun Bersubsidi.

Rapat Persiapan Perencanaan Teknis (Rentek) pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan berjalan matang, terintegrasi, dan tepat sasaran. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus merespons tantangan wilayah dan target penyelesaian pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek strategis, antara lain percepatan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan, penetapan struktur pelaksana, serta pemilihan skema perencanaan yang lebih efisien dari sisi waktu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar rapat koordinasi penetapan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Minggu (1/12/2026) pukul 18.00 WIB. Rapat dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan, Dirjen Kawasan Permukiman, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Bupati Aceh Tamiang, serta perangkat daerah terkait. Dalam rapat disepakati bahwa lahan seluas 3 hektare yang sedang dalam proses land clearing dinilai kurang representatif karena jauh dari permukiman warga terdampak, sehingga belum mendapat persetujuan masyarakat untuk relokasi.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bersama jajaran pejabat pusat dan daerah melakukan kunjungan lapangan ke Aceh Tamiang pada Senin, 29 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 600 unit yang ditargetkan selesai dalam satu bulan. BP BUMN juga menegaskan komitmen membebaskan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak. Namun, Bupati Aceh Tamiang menilai lokasi yang direncanakan kurang efektif karena jauh dari sumber mata pencaharian warga. Pemda bersama BUMN, Kementerian PKP, dan PTPN kini menyiapkan alternatif lahan yang diharapkan berstatus clean and clear. BP BUMN menyatakan siap membantu proses tersebut agar relokasi dapat segera dilaksanakan. Usai peninjauan, rapat internal dilanjutkan di kantor PTPN IV Aceh untuk membahas tindak lanjut pembangunan.