Jakarta, 5 November 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menerima audiensi APERSI Banten sebagai bentuk silaturahmi dan kolaborasi memperkuat sektor perumahan daerah. Dalam dialog konstruktif, APERSI menyampaikan masukan terkait perizinan pembangunan, termasuk isu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan perizinan lingkungan hidup. Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen mencari solusi agar perlindungan lingkungan dan pembangunan hunian berjalan seimbang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Perumahan Perdesaan akan memfasilitasi pertemuan lintas kementerian. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan adalah tentang membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pembangunan Rumah Susun bagi ASN Pemprov Papua Selatan di KTM Salor, Merauke, terus menunjukkan progres positif. Proyek dua tower dengan total 88 unit ini telah mencapai 90,5% per akhir Oktober 2025. Pekerjaan tersisa meliputi penataan kawasan, jalan lingkungan, dan penerangan umum, dengan target rampung akhir November. Kunjungan lapangan memastikan kesiapan utilitas, sanitasi, keamanan, serta unit disabilitas. Proses perizinan PBG tengah difinalisasi, sementara penataan area parkir dan jemur komunal didorong untuk menjaga kenyamanan. Program alih pengetahuan bagi calon pengelola juga disiapkan. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak dan modern bagi ASN di DOB Papua Selatan, menuju Indonesia yang inklusif dan sejahtera.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama jajaran terkait melaksanakan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi pembangunan Rumah Khusus ASN Eselon III di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini telah mencapai progres fisik lebih dari 90% per akhir Oktober 2025. Sisa pekerjaan difokuskan pada penataan kawasan seperti jalan lingkungan, drainase, dan pencahayaan umum, dengan target rampung akhir November. Kualitas konstruksi dinilai baik, termasuk sistem air bersih, sanitasi, dan keamanan bangunan. Penerapan teknologi septic tank biotek menjadi langkah ramah lingkungan. Direktorat juga memberi arahan agar penghuni menjaga kualitas kawasan dan memanfaatkan pekarangan secara produktif. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak dan bermartabat bagi ASN di wilayah terdepan Indonesia.

Direktur Pembiayaan dan Direktur Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan meninjau pelaksanaan Program BSPS di Kampung Isano Mbias, Merauke. Bantuan senilai Rp40 juta per penerima disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, mayoritas nelayan, untuk membangun rumah layak huni. Dengan semangat swadaya, warga aktif membangun rumah sendiri, dibantu 3–6 orang per unit. Mereka juga menyumbang bahan bangunan seperti kayu dan atap secara mandiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan BSPS tak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga pada kemandirian dan solidaritas warga. Pemerintah terus berkomitmen memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Program 3 Juta Rumah terus digencarkan Kementerian PKP untuk menurunkan backlog nasional dan meningkatkan kesejahteraan. Di Papua Selatan, pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipercepat, mengingat backlog kepemilikan mencapai 17 ribu dan rumah tidak layak huni 33 ribu unit. Dukungan pemerintah daerah melalui anggaran, pelaporan, dan pembebasan biaya perizinan menjadi kunci. Skema pembiayaan inovatif seperti KUR Perumahan, CSR, dan swadaya masyarakat diintegrasikan lewat aplikasi SIBARU untuk pengajuan bantuan secara digital dan transparan. Permen PKP No. 10/2025 memperluas penerima bantuan, mencakup PSU, rusun, rumah khusus, dan rumah tahan gempa. Kolaborasi lintas sektor di Papua Selatan menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan perumahan menuju Indonesia yang inklusif dan sejahtera.

Sumedang, 28 Oktober 2025 — Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Perumahan di IPDN Sumedang. Agenda utama adalah strategi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah TA 2026, bagian dari Quick Wins RPJMN 2025–2029, guna mengatasi backlog kepemilikan dan kelayakan hunian. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan peran PKP sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Tahun 2026, anggaran Rp10,895 triliun disiapkan untuk BSPS, Rusun, Rusus, PSU, penanganan kumuh, dan sanitasi. Pengusulan bantuan dilakukan via portal https://sibaru.pkp.go.id. Diskusi daerah mencakup usulan Rusun, Rumah Khusus, revisi Inpres, dan validasi data DTSEN. Kementerian PKP menegaskan komitmen memperkuat sinergi pusat-daerah demi hunian layak dan berkelanjutan.