Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah Pejabat Tinggi Pratama dan Madya mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu (18/9/2024). Rapat kerja tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025.
Kota Sorong, Papua Barat Daya - Pembangunan rumah susun (Rusun) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) di Kota Sorong yang dilaksanakan Kementerian PUPR mendapat respon positif dari mahasiswa dan pihak rektorat. Rusun yang dibangun setinggi tiga lantai dengan 44 unit hunian tipe 24 lengkap dengan meubelair kini mampu menampung ratusan mahasiswa sehingga mereka bisa fokus belajar di bangku perkuliahan.
Kabupaten Bogor, Jawa Barat - Guna mendukung pembangunan Zona Integritas serta informasi bidang perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal itu dilakukan dengan membangun ruang pelayanan informasi publik yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung serta melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh petugas layanan.
Ibu Kota Nusantara - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan kembali menorehkan tiga Rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam pembangunan rumah susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pada tahun 2025 mendatang jumlah anggaran pembangunan infrastruktur berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan mencapai Rp 75,63 Triliun. Anggaran tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Papua Barat Daya - Pembangunan tiga rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara dan TNI AL oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Papua Barat Daya diharapkan mampu mendorong pengembangan Infrastruktur wilayah yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Hal itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kementerian PUPR agar pelayanan publik pemerintahan Provinsi yang baru terbentuk itu dapat segera berjalan sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para ASN dan TNI AL yang bertugas di daerah tersebut.
