Provinsi Papua Selatan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan groundbreaking Pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pembangunan Rusun ASN Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Rusun yang dibangun secara Multi Years Contract (MYC) 2024 - 2025 ini nantinya memiliki hunian tipe 36 dan dilengkapi dengan meubelair serta 50 unit Rusus tipe 70 sehingga dapat menjadi tempat tinggal bagi ASN yang ditugaskan di dua provinsi baru di Papua tersebut.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap mendukung pengembangan Daerah Otonomi Baru (dob) Papua. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai pembangunan infrastruktur termasuk hunian vertikal dan rumah khusus untuk pemerintah provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah sehingga pemerintahan bisa segera berlangsung dengan baik.
Jakarta - Rumah Susun mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) diresmikan oleh dua Menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kabupaten Tangerang Selatan, Banten, Jum'at (30/8/2024). Rusun yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tersebut sudah dilengkapi dengan meubelair dan fasilitas pendukung sehingga mahasiswa bisa fokus belajar menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2025 berencana melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan prioritas bidang infrastruktur perumahan untuk masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4,53 Triliun. Adapun prioritas program yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan hunian vertikal untuk di sejumlah wilayah Indonesia dan Ibu Kota Nusantara (IKN), rumah khusus (Rusus), prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan pembangunan rumah swadaya skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap melaksanakan program pembangunan perumahan untuk masyarakat di Indonesia. Hal itu terlihat dari pengalokasian APBN untuk mendukung penyediaan hunian layak di seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan digitalisasi perumahan kedepan diperlukan untuk melaksanakan pemetaaan data geospasial yang lebih komprehensif, meliputi data kondisi maupun sebaran lokasi RTLH serta backlog yang lebih akurat dan akuntabel.
