JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Ruang Menteri, Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) malam. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pokja Agama MRP, Frits Mambrasar, yang hadir bersama jajaran, anggota dan tokoh masyarakat Papua.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa capaian serapan rumah subsidi hingga hari ini telah mencapai 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit untuk tahun 2025. Ia menilai capaian ini sebagai bukti sinergi kuat seluruh pelaku ekosistem perumahan nasional. “Semua ini berkat dukungan pengembang, perbankan, dan Tapera. Ekosistem perumahan harus kompak. Terus bekerja semangat mengejar target hingga akhir tahun,” tegas Menteri Maruarar, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

BANDUNG — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menghadiri forum diskusi strategis bersama sivitas akademika Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (14/11/2025). Dalam paparannya, Wamen Fahri menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diamanatkan melalui Inpres No. 4/2025 sebagai dasar utama penyusunan kebijakan perumahan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak bertumpu pada data terverifikasi akan berpotensi melahirkan ketidaktepatan sasaran serta inefisiensi program pemerintah.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025), Menteri Maruarar menyampaikan bahwa alokasi BSPS di Jakarta akan ditingkatkan secara signifikan dari 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun depan. Menurut Menteri Maruarar, peningkatan alokasi ini menjadi bentuk kehadiran nyata negara dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni di ibu kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 209.000 kepala keluarga di Jakarta yang masih menempati rumah tidak layak huni. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat miskin di Jakarta juga merasakan intervensi negara melalui program perumahan rakyat,” ujarnya.