Cirebon - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan masyarakat agar tidak lagi bergantung pada rentenir. Untuk itu ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Dalam kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama SMF & PNM Melawan Rentenir di Bale Jaya Dewata, Cirebon, Kamis (30/10/2025), Menteri Maruarar menyebut lembaga seperti Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki peran penting dalam membuka akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat kecil.

Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar serah terima kunci Rumah Susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri di kawasan Wisma Atlet Pademangan, Rabu (29/10/2025). Agenda peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel. Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan pentingnya pemerataan hunian bagi seluruh masyarakat. “Seluruh warga negara Indonesia harus memiliki hunian yang layak. Program 3 Juta Rumah adalah program strategis yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Tarakan -- Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan pengembangan perumahan di wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto menyampaikan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Program 3 Juta Rumah bukan hanya untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Sektor ini mampu menghidupkan lebih dari 185 sub-sektor lain seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan transportasi,” ujar Tasdiyanto.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memperkuat program pembangunan perumahan rakyat melalui kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI). Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan UI sebagai dasar penguatan kajian, riset, dan pendampingan teknis berbagai program perumahan, Selasa (28/10/2025). Menteri Maruarar menyampaikan bahwa tahun depan 80 persen anggaran Kementerian PKP akan difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. “Kita perlu evaluasi dari sisi legal, teknis, dan pemberdayaan agar pelaksanaan BSPS semakin efektif. Mulai Februari 2026 program ini harus sudah berjalan optimal,” tegasnya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini dan jumlah yang sama untuk tahun depan. Ia menambahkan bahwa kajian hukum juga tengah disiapkan untuk memperkuat payung hukum program

Karawang- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Karawang, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, terjangkau, dan transparan, sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat di wilayah Karawang.

Karawang- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Ketua DPR-RI Sa'an Mustopa meninjau lokasi pelaksanaan BSPS di Desa Sarijaya, Kecamatan Malajaya, Kabupaten Karawang, Senin malam (27/10/2025). Lokasi ini merupakan salah satu bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Karawang yang dialokasikan Kementerian PKP. Kementerian PKP melalui Balai P3KP Jawa II Satker PKP Provinsi Jawa Barat menetapkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 6.374 unit rumah untuk tahun anggaran 2025. Bantuan ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan rincian alokasi perdesaan sebanyak 4.710 unit, alokasi perkotaan 1.279 unit, dan alokasi wilayah pesisir 385 unit.