Ambon, 30 Oktober 2025 — Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku dalam rangka Kunjungan Kerja pada Reses MP. I Tahun Sidang 2025-2026 untuk membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan perumahan di Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh mitra kerja Komisi V, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri, dan Lingkungan, Tasdiyanto, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Pither Pakabu.
Batam -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dengan memastikan proyek strategis nasional ini berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau bersama BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri, KemenPKP menyoroti pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.
Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmen dalam menyediakan hunian layak dan kawasan permukiman berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data MyPKP hingga 31 Oktober 2025, realisasi keuangan program perumahan nasional telah mencapai Rp3,486 triliun atau 73,92 persen. Capaian ini menandai kemajuan signifikan menjelang akhir tahun anggaran dan menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi terhadap seluruh satuan kerja di daerah yang berhasil menunjukkan kinerja optimal. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keseriusan Kementerian PKP dalam memastikan pemerataan akses hunian layak di seluruh Indonesia. “Kami ingin agar program perumahan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” kata Menteri Maruarar Sirait.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak di seluruh Indonesia. Hingga 31 Oktober 2025, lima balai dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata nasional tetap menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan program perumahan dan permukiman rakyat. Setiap unit rumah, PSU, dan lokasi sanitasi yang dibangun memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. BP3KP Maluku menempati posisi terendah dengan realisasi 46,15 persen, namun terus mempercepat pembangunan rumah susun, BSPS, dan penanganan kawasan kumuh. Sementara itu, BP3KP Kalimantan I mencatat 58,65 persen dengan capaian pembangunan rumah susun, ribuan unit BSPS, dan penanganan kumuh di berbagai titik. Di Papua I, progres 61,61 persen mencerminkan kerja keras melalui pembangunan rusun, rumah khusus, dan program PSU yang tersebar di empat provinsi baru Papua.
